Birokrasi Administrasi Pemerintahan Indonesia

Birokrasi Administrasi Pemerintahan Indonesia

            Birokrasi dalam bahasa inggris berasal dari kata “bureaucracy”, bureau berarti meja dan cratein berarti kekuasaan. Artinya kekuasaan berada pada orang-orang yang berada dibelakang meja. Di indonesia, birokrasi cenderung dikonotasikan sebagaimana yang telah dijelaskan. Menurut Max Weber birokrasi itu sistem kekuasaan, dimana pemimpin (superordinat)  mempraktekan kontrol atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi menekankan pada aspek  “disiplin”. Sebab itu, weber juga memasukan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapapun juga. Rasonal artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya. Sehingga dapat ditegaskan bahwa birokrasi adalah suatu organisasi yang berlandaskan sistem kewenangan yang sah dan yang formal.Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai negeri disebut birokratisasi. Pelaku birokrasi disebut birokrat.

            Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Birokrasi pemerintah merupakan sistem pemerintah yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah karena berlandaskan hierarki dan jenjang jabatan.

A.    Birokrasi Administrasi Negara

Birokrasi dengan administrasi mempunyai hubungan yang sangat erat, setiap organisasi tidak akan lepas dari sebuah birokrasi dan administrasi karena birokrasi dan administrasi menyatupadukan aktivitas organisasi menuju titik yang sama. Begitu pula dalam pemerintahan indonesia membutuhkan adanya sistem birokrasi administrasi.

  Dalam konsep administrasi negara, birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan.

Kebutuhan akan pemerintahan pusat yang kuat, yang mampu mengontrol seluruh penjuru nusantara, mendorong pertumbuhan birokrasi di indonesia sebagai inti administrasi negara. Dalam hubungan ini, birokrasi dan birokratisasi merupakan gerakan dari atas atau biasa disebut top-down.

Profil birokrasi di indonesia dapat ditandai dengan beberapa fenomena, seperti:

1.      Didorong oleh hasrat untuk mengejar ketinggalan, segala sesuatu dipercepat (accelerated);

2.      Pencepatan dimotivasi dengan target;

3.      Oleh karena itu, efektivitas lebih diutamakan daripada efisiensi;

4.      Didorong oleh hasrat untuk menciptakan kemudahan dan akselerasi, segala sesuatu dilancarkan serentak, seragam, nation wide, besar-besaran, dan formal;

5.      Untuk mendukung hasrat tersebut diperlukan aparat yang semakin besar (membengkak);

6.      Jika span of control pendek, struktur birokrasi cenderung tinggi( tall );

7.      Strategi yang paling tepat untuk mendukung hal-hal di atas adalah strategi top-down, dan sistem kontrol yang paling efektif adalah sistem represif.

B.     Pelaksanaan Birokrasi Pemerintahan Di Indonesia

Birokrasi mula-mula dibentuk supaya keputusan-keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sistematis melalui para aparatur negara. Keputusan-keputusan politis hanya akan bermanfaat bagi setiap warga negara jika pemerintah mempunyai birokrasi yang tanggap, sistematis dan efisien. Konsep awal yang mendasari gagasan modern tentang birokrasi berasal dari tulisan-tulisan Max Weber, sosiolog yang juga berminat pada masalah-masalah kenegaraan. 

  Aparatur merupakan golongan elit birokrasi atau elit administrasi, yaitu yang mendapat kepercayaan menduduki jabatan manajerial publik tingkat tinggi dan mengemban misi pengabdian kepentingan bangsa dan negara. Mereka harus dapat berperan sebagai administratif policy makers dan sebagai pelaksana keputusan politik yang telah dirumuskan dan ditentukan oleh elit politik. Agar mampu menampilkan kinerja yang memuaskan, elite administratif harus memelihara hubungan kerja yang bersifat kooperatif dengan elit politik. 

Birokrasi pemerintah bisa berjalan dengan baik jika ada peraturan yang mengatur keberadaan dan prosedur pelayanannya. Prosedur yang jelas dan transparan penting tidak hanya bagi birokrasi tetapi juga bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan dari birokrasi. 

Dalam konteks pemerintahan indonesia, birokrasi dalam sistem pemerintahan adalah kinerja pemerintahan. Istilah birokrasi pada dasarnya berkonotasi netral, karena dalam praktik pemerintahan, sisi negatif dan positif birokrasi digunakan secara bersama-sama daripada menggunakan istilah birokrasi yang bersifat negatif sebagaimana yang banyak digunakan oleh media massa dan kalangan kritikus pemerintahan. Para birokrat turut mempengaruhi keputusan- keputusan yang diambil lewat praktek-praktek politik birokratik.

Nasib PNS di masa depan tergantung dari nasib departemen mereka. Sehingga mereka ingin melihat departemen dan pekerjaan mereka dapat terus tumbuh. Sehingga para birokrat akan terus bertindak melindungi kepentingan organisasi mereka sendiri pada saat pengalokasian sumber daya atau ketika reformasi fundamental tengah dijalankan. Sehingga birokrasi sering dikarakteristikan dengan organisasi yang mengejar pembengkakan ukuran, staf, alokasi keuangan dan cakupan tugas kerja mereka sendiri. Meski demikian, birokrasi tetap dibutuhkan dengan asumsi bahwa pembangunan sebagai proses perubahan yang multidimensional memerlukan agent of change yang memiliki kekuasaan dan sumber daya yang besar.

Di Indonesia, birokrasi pemerintah merupakan seluruh jajaran badan-badan eksekutif sipil yang dipimpin oleh pejabat pemerintah di bawah tingkat menteri. Tugas pokok birokrasi adalah secara profesional menindaklanjuti keputusan politik yang telah diambil pemerintah.  Birokrasi yang diterapkan sudah bagus atau belum di negara Indonesia, dapat terlihat dari penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum bisa dikatakan baik karena pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh berapa faktor yaitu kondisi geografis, sumber daya manusia, sumber penerimaan, dan teknologi informasi.

Agar suatu birokrasi mampu berperan, upaya sadar, terprogram, dan berkesinambungan dalam pengembangan organisasi mutlak perlu dilakukan, sehingga berbagai aspek paradigma yang dibahas diawal dapat terwujud harus memiliki:

1.    Manajemen Sumber Daya Manusia

            Langkah-langkah yang diambil dalam mengelola sumber daya manusia terdiri atas:

a.    Perencanaan tenaga kerja

Dimaksudkan untuk memutuskan jumlah dan kuaifikasi tenaga yang dibutuhkan untuk kurun waktu tertentu pada masa depan. Dilakukan berdasarkan klasifikasi jabatan yang tersusun, uraian pekerjaan yang terperinci, analisis pekerjaan yang matang, dan kulifikasi pengetahuan dan keterampilan.

b.      Rekrutmen

Ada beberapa jalur yang ditempuh dari proses rekrutmen yaitu:

·         Jalur lamaran langsung: pencari kerja langsung mendatangani dan mengajukan lamaran untuk bekerja tanpa mengetahui terlebih dahulu ada tidaknya lowongan pekerjaan pada organisasi yang bersangkutan.

·         Jalur grapevine: jalur ini tersebar dari “orang-orang dalam”, biasanya disebar luaskan kepada sanak saudara, teman sekolah, dan tetangga yang diketahui sedang mencari pekerjaan.

·         Jalur lembaga pendidikan formal: pemanfaatan jalur ini penting, terutama apabila disoroti dari sudut pandang kualitatif, dalam arti bahwa para lulusan pendidikan formal dipandang telah memilki kadar pengretahuan sesuai dengan tingkat pendidikan formal yang diselesaikannya.

·         Jalur kantor (instansi) ketenaga kerjaan: seperti departemen perburuhan atau departemen tenaga kerja (bursa ketenaga kerjaan).

·         Jalur balai-balai latihan kerja: sumber penting bagi birokrasi yang memerlukan tenaga-tenaga teknis dan operasional tertentu seperti pengemudi dan juru ketik.

·         Jalur organisasi konsultan: biasanya memiliki daftar pencari kerja yang disodorkan kepada pelanggannya apabila diketahui kualifikasi yang dituntut oleh para pencari pekerjaan.

·         Jalur organisasi lain:orang-orang yang sudah bekerja disuatu organisasi adakalanya berkeinginan pindah keoganisasi lain. Yang dimana oleh organisasi lain dipertimbangkan lamaran yang masuk dari mereka yang diketahui sudah bekerja diorganisasi lain.

·         Jalur organisasi profesi: diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan profesionalisme para anggotanya.

c.    Seleksi

Agar para calon pegawai yang melamar mematuh semua persyaratan yang ditetapkan, paradigma birokrasi modern menuntut terjadinya seleksi yang ketat dan objektif.

d.   Penelitian surat lamaran

Langkah ini dimaksudkan untuk melihat apakah surat lamaran yang diajukan lengkap. Suatu catatan mengenai surat referensi yang perlu perhatian yaitu kebiasaan menyertakan surat referensi yang telah semakin ditinggalkan karena kenyataannya informasi yang ada didalam dokumen tersebut biasanya hanya menonjolkan segi positf mengenai pelamar, sehingga bobot nlainnya tidak selalu dapat dipertanggung jawabkan.

e.    Penyelenggaraan tes

Untuk menggali berbagai informasi tambahan yang diperlukan diadakan berbagai macam test seperti psikologi

f.     Wawancara

g.    Penempatan sementara

Selama berstatus sebaga pegawai sementara, tenaga kerja baru itu melalui suatu masa percobaan yang diamati bukan hanya pengetahuan dan keterampilannya melainkan perilakunya.

h.    Penempatan

Jika kesesuan yang dimaksud telah memenuhi syarat yang pas sebagai pegawai maka pegawai tersebut statusna berubah dari pegawai sementara menjadi pegawai tetap.

i.      Sistem imbalan

j.      Perencanaan dan pembinaan (pengembangan) karier

k.    Pendidikan dan pelatihan

l.      Pemutusan hubungan

m.  Pemensiunan

n.    Audit kepegawaian : suatu rencana ketenagakerjaan

2.    Pengembangan Sitem Kerja

a.    Mekaniseme perencanaan

b.    Formalisasi kegiatan sejenis

c.    Mekanisme koordinasi

d.   Bidang sumber daya manusia

e.    Bidang keuangan

f.     Bidang logistik

3.    Pengembangan Citra

Nilai-nilai seperti loyalitas, kejujuran, semangat pengabdian, disiplin kerja, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan sendiri, dedikasi selalu ditekankan untuk dijunjung tinggi.

Banyak cara yang ditempuh untuk menghilangkan citra negatif, dengan perkembangan citra yang positif. Contohnya:

a.       Penekanan dalam berbagai kesempatan pada pentingnya para anggota birokrasi memegang teguh sumpah atau janji yang diucapkan ketika diangkat sebagai atau ketika diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan tertentu.

b.      Mendorong proses demokratisasi dalam kehidupan masyarakat, antara lain dalam bentuk peningkatan pengawasan sosial agar penyimpangan oleh para anggota birokrasi semakin berkurang.

C.    Penampilan Birokrasi Pemerintah Di Indonesia

Tidak mudah mengidentifikasi penampilan birokrasi pemerintah di indonesia. Namun, perlu dikemukakan lagi, bahwa organisasi pada prinsipnya berintikan rasionalitas dengan criteria-kriteria umum seperti efektifitas, efesiensi, dan pelayanan yang sama kepada masyarakat.

Ada beberapa aspek pada penampilan birokrasi di indonesia yakni:

1.      Sentralisasi yang cukup kuat.

Sentralisasi sebenarnya merupakan salah satu ciri umum yang melekat pada birokrasi yang rasional. Di indonesia, kecenderungan sentralisasi yang amat kuat merupakan slah satu aspek yang menonjol dalam penampilan birokrasi pemerintahan. Hal ini disebabkan karena birokrasi pemerintah bekerja dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif terhadap hidup dan berkembangnya nilai-nilai sentralisrik terssebut.

2.      Menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi

Sama seperti sentralisasi, keseragaman dalam struktur juga merupakan salah satu cirri umum yang sering melekat pada setiap organisasi birokrasi. Di indonesia, keseragaman atau kesamaan benetuk susunan, jumlah unit, dan nama tiap unit birokrasi demikian menonjol dalam struktur birokrasi pemerintah.

3.      Pendelegasian wewenang yang kabur

Dalam birokrasi indonesia, nampaknya pendelegasian wewenang masih menjadi masalah. Meskipun struktur birokrasi pada pemerintah di indonesian sudah hirarkis, dalam praktek perincian wewenang menurut jenjang sangat sulit dilaksanakan. Dalam kenyataannya, segala keputusan sangat bergantung pada pimpinan tertinggi dalam birokrasi. Sementara hubungan antar jenjang dalam birokrasi diwarnai oleh pola hubungan pribadi.

4.      Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan

Meskipun perumusan uraian tugas dalam birokrasi merupakan kebutuhan yang sangat nyata, jarang sekali birokrasi kita memilikinya secara lengkap. Kalaupun ada sering tidak dijalankan secara konsisten. Disamping hambatan yang berkaitan dengan keterampilan teknis dalam penyusunannya, hambatan yang dirasakan adalah adanya keengganan merumuskannya dengan tuntas. Kesulitan lain yang dihadapi birokrasi di indonesia adalah kesulitan dalam merumuskan jabatan fungsional. Secara mendasar, jabatan fungsional akan berkembang dengan baik jika didukung oleh rumusan tugas yang jelas serta spesialisasi dalam tugas dan pekerjaan  yang telah dirumuskan secara jelas pula. Selai itu masih banyak aspek-aspek lain yang menonjol dalam birokrasi di indonesia,  diantarannya adalah perimbangan dalam pembagian penghasilan, yaitu selisih yang amat besar antara penghasilan pegawai pada jenjang tertinggi dan terendah.

Hal lain yang cukup menarik dan dapat dijumpai dalam penampilan birokrasi pemerintah di indonesia adanya upacara-upacara yang bersifat formalitas dan hubungan yang bersifat pribadi.hubungan yang bersifat pribadi sangat mendapat tempat dalam budaya birokrasi di indonesia, karena dengan adanya hubungan pribadi dengan para key person banyak persoalan yang  sulit menjadi mudah atau sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa birokrasi di negara kita belum baik dan masih banyak yang perlu diperbaiki.

D.   Kelemahan Birokrasi Pemerintah Di Indonesia

Indonesia umumnya bermuara pada penilaian bahwa birokrasi di indonesia tidak netral. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, apalagi melihat praktek sehari-hari dimana birokrasi terkait dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah tidak mungkin dipandang sebagai lembaga yang berdiri sendiri, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya. Dalam realitanya, yang menggejala di indonesia saat ini adalah praktek buruk yang menyimpang dari teori idealismenya weber. Dalam prakteknya, muncul kesan yang menunjukan seakan-akan para pejabat dibiarkan menggunakan kedudukannya dibirokrasi untuk kepentingan diri dan kelompok. Ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk praktek birokrasi yang tidak efesien dan bertele-tele.

Daftar Pustaka

Anggara Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. CV. Pustaka Setia. Bandung

Frans ,Marfel. 10 desember 2016 https://marfelfrans.blogspot.co.id

Fitrias."BIROKRASI DALAM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIA”.10 Desember 2016. https://fitriasblog-fitria.blogspot.co.id

Soedirman.” BIROKRASI DI INDONESIA” . 10 Desember 2016. https://administrasipublicsoedirman.blogspot.co.id

Wikipedia. “BIROKRASI”. 10 Desember 2016.https://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi