Birokrasi Administrasi Pemerintahan Indonesia
Birokrasi dalam
bahasa inggris berasal dari kata “bureaucracy”, bureau berarti
meja dan cratein berarti kekuasaan. Artinya kekuasaan berada pada orang-orang
yang berada dibelakang meja. Di indonesia, birokrasi cenderung dikonotasikan
sebagaimana yang telah dijelaskan. Menurut Max Weber birokrasi itu sistem
kekuasaan, dimana pemimpin (superordinat)
mempraktekan kontrol atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi
menekankan pada aspek “disiplin”. Sebab itu,
weber juga memasukan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal oleh sebab
tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapapun juga.
Rasonal artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya.
Sehingga dapat ditegaskan bahwa birokrasi adalah suatu organisasi yang
berlandaskan sistem kewenangan yang sah dan yang formal.Sistem pemerintahan
yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, cara pemerintahan
yang sangat dikuasai oleh pegawai negeri disebut birokratisasi. Pelaku
birokrasi disebut birokrat.
Pemerintah adalah
organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta
undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah
orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan
kesejahteraan rakyat dan negara. Birokrasi pemerintah merupakan sistem
pemerintah yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah karena berlandaskan
hierarki dan jenjang jabatan.
A.
Birokrasi Administrasi
Negara
Birokrasi dengan administrasi
mempunyai hubungan yang sangat erat, setiap organisasi tidak akan lepas dari
sebuah birokrasi dan administrasi karena birokrasi dan administrasi menyatupadukan
aktivitas organisasi menuju titik yang sama. Begitu pula dalam pemerintahan indonesia
membutuhkan adanya sistem birokrasi administrasi.
Dalam konsep administrasi negara, birokrasi dimaknai sebagai proses dan
sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem
kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan.
Kebutuhan akan pemerintahan pusat
yang kuat, yang mampu mengontrol seluruh penjuru nusantara, mendorong
pertumbuhan birokrasi di indonesia sebagai inti administrasi negara. Dalam
hubungan ini, birokrasi dan birokratisasi merupakan gerakan dari atas atau
biasa disebut top-down.
Profil birokrasi di indonesia dapat ditandai dengan beberapa
fenomena, seperti:
1.
Didorong oleh
hasrat untuk mengejar ketinggalan, segala sesuatu dipercepat (accelerated);
2.
Pencepatan
dimotivasi dengan target;
3.
Oleh karena
itu, efektivitas lebih diutamakan daripada efisiensi;
4.
Didorong oleh
hasrat untuk menciptakan kemudahan dan akselerasi, segala sesuatu dilancarkan
serentak, seragam, nation wide, besar-besaran, dan formal;
5.
Untuk mendukung
hasrat tersebut diperlukan aparat yang semakin besar (membengkak);
6.
Jika span of
control pendek, struktur birokrasi cenderung tinggi( tall );
7.
Strategi yang
paling tepat untuk mendukung hal-hal di atas adalah strategi top-down, dan
sistem kontrol yang paling efektif adalah sistem represif.
B.
Pelaksanaan Birokrasi
Pemerintahan Di Indonesia
Birokrasi mula-mula dibentuk supaya keputusan-keputusan pemerintah
dapat dilaksanakan dengan sistematis melalui para aparatur negara.
Keputusan-keputusan politis hanya akan bermanfaat bagi setiap warga negara jika
pemerintah mempunyai birokrasi yang tanggap, sistematis dan efisien. Konsep
awal yang mendasari gagasan modern tentang birokrasi berasal dari
tulisan-tulisan Max Weber, sosiolog yang juga berminat pada masalah-masalah
kenegaraan.
Aparatur merupakan golongan
elit birokrasi atau elit administrasi, yaitu yang mendapat kepercayaan
menduduki jabatan manajerial publik tingkat tinggi dan mengemban misi
pengabdian kepentingan bangsa dan negara. Mereka harus dapat berperan sebagai administratif
policy makers dan sebagai pelaksana keputusan politik yang telah dirumuskan
dan ditentukan oleh elit politik. Agar mampu menampilkan kinerja yang
memuaskan, elite administratif harus memelihara hubungan kerja yang bersifat
kooperatif dengan elit politik.
Birokrasi pemerintah bisa berjalan dengan baik jika ada peraturan
yang mengatur keberadaan dan prosedur pelayanannya. Prosedur yang jelas dan
transparan penting tidak hanya bagi birokrasi tetapi juga bagi masyarakat
sebagai pengguna pelayanan dari birokrasi.
Dalam konteks pemerintahan indonesia, birokrasi dalam sistem pemerintahan
adalah kinerja pemerintahan. Istilah birokrasi pada dasarnya berkonotasi
netral, karena dalam praktik pemerintahan, sisi negatif dan positif birokrasi
digunakan secara bersama-sama daripada menggunakan istilah birokrasi yang
bersifat negatif sebagaimana yang banyak digunakan oleh media massa dan
kalangan kritikus pemerintahan. Para birokrat turut mempengaruhi keputusan-
keputusan yang diambil lewat praktek-praktek politik birokratik.
Nasib PNS di masa depan tergantung dari nasib departemen mereka.
Sehingga mereka ingin melihat departemen dan pekerjaan mereka dapat terus
tumbuh. Sehingga para birokrat akan terus bertindak melindungi kepentingan
organisasi mereka sendiri pada saat pengalokasian sumber daya atau ketika
reformasi fundamental tengah dijalankan. Sehingga birokrasi sering
dikarakteristikan dengan organisasi yang mengejar pembengkakan ukuran, staf, alokasi
keuangan dan cakupan tugas kerja mereka sendiri. Meski demikian, birokrasi
tetap dibutuhkan dengan asumsi bahwa pembangunan sebagai proses perubahan yang
multidimensional memerlukan agent of change yang memiliki kekuasaan dan sumber
daya yang besar.
Di Indonesia, birokrasi pemerintah merupakan seluruh jajaran
badan-badan eksekutif sipil yang dipimpin oleh pejabat pemerintah di bawah
tingkat menteri. Tugas pokok birokrasi adalah secara profesional
menindaklanjuti keputusan politik yang telah diambil pemerintah. Birokrasi yang diterapkan sudah bagus atau
belum di negara Indonesia, dapat terlihat dari penyediaan pelayanan publik oleh
pemerintah kepada masyarakatnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
belum bisa dikatakan baik karena pelayanan publik yang disediakan oleh
pemerintah belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mungkin
disebabkan oleh berapa faktor yaitu kondisi geografis, sumber daya manusia,
sumber penerimaan, dan teknologi informasi.
Agar suatu birokrasi mampu berperan, upaya sadar, terprogram, dan
berkesinambungan dalam pengembangan organisasi mutlak perlu dilakukan, sehingga
berbagai aspek paradigma yang dibahas diawal dapat terwujud harus memiliki:
1.
Manajemen Sumber
Daya Manusia
Langkah-langkah
yang diambil dalam mengelola sumber daya manusia terdiri atas:
a.
Perencanaan
tenaga kerja
Dimaksudkan
untuk memutuskan jumlah dan kuaifikasi tenaga yang dibutuhkan untuk kurun waktu
tertentu pada masa depan. Dilakukan berdasarkan klasifikasi jabatan yang
tersusun, uraian pekerjaan yang terperinci, analisis pekerjaan yang matang, dan
kulifikasi pengetahuan dan keterampilan.
b.
Rekrutmen
Ada
beberapa jalur yang ditempuh dari proses rekrutmen yaitu:
·
Jalur lamaran
langsung: pencari kerja langsung mendatangani dan mengajukan lamaran untuk
bekerja tanpa mengetahui terlebih dahulu ada tidaknya lowongan pekerjaan pada
organisasi yang bersangkutan.
·
Jalur
grapevine: jalur ini tersebar dari “orang-orang dalam”, biasanya disebar
luaskan kepada sanak saudara, teman sekolah, dan tetangga yang diketahui sedang
mencari pekerjaan.
·
Jalur lembaga
pendidikan formal: pemanfaatan jalur ini penting, terutama apabila disoroti
dari sudut pandang kualitatif, dalam arti bahwa para lulusan pendidikan formal
dipandang telah memilki kadar pengretahuan sesuai dengan tingkat pendidikan
formal yang diselesaikannya.
·
Jalur kantor
(instansi) ketenaga kerjaan: seperti departemen perburuhan atau departemen
tenaga kerja (bursa ketenaga kerjaan).
·
Jalur
balai-balai latihan kerja: sumber penting bagi birokrasi yang memerlukan
tenaga-tenaga teknis dan operasional tertentu seperti pengemudi dan juru ketik.
·
Jalur
organisasi konsultan: biasanya memiliki daftar pencari kerja yang disodorkan
kepada pelanggannya apabila diketahui kualifikasi yang dituntut oleh para
pencari pekerjaan.
·
Jalur
organisasi lain:orang-orang yang sudah bekerja disuatu organisasi adakalanya
berkeinginan pindah keoganisasi lain. Yang dimana oleh organisasi lain
dipertimbangkan lamaran yang masuk dari mereka yang diketahui sudah bekerja
diorganisasi lain.
·
Jalur
organisasi profesi: diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan profesionalisme
para anggotanya.
c.
Seleksi
Agar
para calon pegawai yang melamar mematuh semua persyaratan yang ditetapkan,
paradigma birokrasi modern menuntut terjadinya seleksi yang ketat dan objektif.
d.
Penelitian
surat lamaran
Langkah
ini dimaksudkan untuk melihat apakah surat lamaran yang diajukan lengkap. Suatu
catatan mengenai surat referensi yang perlu perhatian yaitu kebiasaan
menyertakan surat referensi yang telah semakin ditinggalkan karena kenyataannya
informasi yang ada didalam dokumen tersebut biasanya hanya menonjolkan segi
positf mengenai pelamar, sehingga bobot nlainnya tidak selalu dapat
dipertanggung jawabkan.
e.
Penyelenggaraan
tes
Untuk
menggali berbagai informasi tambahan yang diperlukan diadakan berbagai macam
test seperti psikologi
f.
Wawancara
g.
Penempatan
sementara
Selama
berstatus sebaga pegawai sementara, tenaga kerja baru itu melalui suatu masa
percobaan yang diamati bukan hanya pengetahuan dan keterampilannya melainkan
perilakunya.
h.
Penempatan
Jika
kesesuan yang dimaksud telah memenuhi syarat yang pas sebagai pegawai maka
pegawai tersebut statusna berubah dari pegawai sementara menjadi pegawai tetap.
i.
Sistem imbalan
j.
Perencanaan dan
pembinaan (pengembangan) karier
k.
Pendidikan dan
pelatihan
l.
Pemutusan
hubungan
m.
Pemensiunan
n.
Audit
kepegawaian : suatu rencana ketenagakerjaan
2.
Pengembangan Sitem
Kerja
a.
Mekaniseme
perencanaan
b.
Formalisasi
kegiatan sejenis
c.
Mekanisme
koordinasi
d.
Bidang sumber
daya manusia
e.
Bidang keuangan
f.
Bidang logistik
3.
Pengembangan Citra
Nilai-nilai
seperti loyalitas, kejujuran, semangat pengabdian, disiplin kerja, mendahulukan
kepentingan bangsa di atas kepentingan sendiri, dedikasi selalu ditekankan untuk
dijunjung tinggi.
Banyak
cara yang ditempuh untuk menghilangkan citra negatif, dengan perkembangan citra
yang positif. Contohnya:
a.
Penekanan dalam
berbagai kesempatan pada pentingnya para anggota birokrasi memegang teguh
sumpah atau janji yang diucapkan ketika diangkat sebagai atau ketika diberi
kepercayaan untuk menduduki jabatan tertentu.
b.
Mendorong
proses demokratisasi dalam kehidupan masyarakat, antara lain dalam bentuk
peningkatan pengawasan sosial agar penyimpangan oleh para anggota birokrasi
semakin berkurang.
C.
Penampilan Birokrasi
Pemerintah Di Indonesia
Tidak mudah mengidentifikasi
penampilan birokrasi pemerintah di indonesia. Namun, perlu dikemukakan lagi,
bahwa organisasi pada prinsipnya berintikan rasionalitas dengan
criteria-kriteria umum seperti efektifitas, efesiensi, dan pelayanan yang sama
kepada masyarakat.
Ada beberapa aspek pada penampilan
birokrasi di indonesia yakni:
1.
Sentralisasi
yang cukup kuat.
Sentralisasi sebenarnya merupakan
salah satu ciri umum yang melekat pada birokrasi yang rasional. Di indonesia,
kecenderungan sentralisasi yang amat kuat merupakan slah satu aspek yang
menonjol dalam penampilan birokrasi pemerintahan. Hal ini disebabkan karena
birokrasi pemerintah bekerja dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif
terhadap hidup dan berkembangnya nilai-nilai sentralisrik terssebut.
2.
Menilai tinggi
keseragaman dan struktur birokrasi
Sama seperti sentralisasi,
keseragaman dalam struktur juga merupakan salah satu cirri umum yang sering
melekat pada setiap organisasi birokrasi. Di indonesia, keseragaman atau
kesamaan benetuk susunan, jumlah unit, dan nama tiap unit birokrasi demikian menonjol
dalam struktur birokrasi pemerintah.
3.
Pendelegasian
wewenang yang kabur
Dalam birokrasi indonesia, nampaknya
pendelegasian wewenang masih menjadi masalah. Meskipun struktur birokrasi pada
pemerintah di indonesian sudah hirarkis, dalam praktek perincian wewenang
menurut jenjang sangat sulit dilaksanakan. Dalam kenyataannya, segala keputusan
sangat bergantung pada pimpinan tertinggi dalam birokrasi. Sementara hubungan
antar jenjang dalam birokrasi diwarnai oleh pola hubungan pribadi.
4.
Kesulitan
menyusun uraian tugas dan analisis jabatan
Meskipun perumusan uraian tugas
dalam birokrasi merupakan kebutuhan yang sangat nyata, jarang sekali birokrasi
kita memilikinya secara lengkap. Kalaupun ada sering tidak dijalankan secara
konsisten. Disamping hambatan yang berkaitan dengan keterampilan teknis dalam
penyusunannya, hambatan yang dirasakan adalah adanya keengganan merumuskannya
dengan tuntas. Kesulitan lain yang dihadapi birokrasi di indonesia adalah
kesulitan dalam merumuskan jabatan fungsional. Secara mendasar, jabatan
fungsional akan berkembang dengan baik jika didukung oleh rumusan tugas yang
jelas serta spesialisasi dalam tugas dan pekerjaan yang telah dirumuskan secara jelas pula.
Selai itu masih banyak aspek-aspek lain yang menonjol dalam birokrasi di
indonesia, diantarannya adalah
perimbangan dalam pembagian penghasilan, yaitu selisih yang amat besar antara
penghasilan pegawai pada jenjang tertinggi dan terendah.
Hal lain yang cukup menarik dan dapat dijumpai dalam penampilan
birokrasi pemerintah di indonesia adanya upacara-upacara yang bersifat
formalitas dan hubungan yang bersifat pribadi.hubungan yang bersifat pribadi
sangat mendapat tempat dalam budaya birokrasi di indonesia, karena dengan
adanya hubungan pribadi dengan para key person banyak persoalan yang sulit menjadi mudah atau sebaliknya. Dapat
dikatakan bahwa birokrasi di negara kita belum baik dan masih banyak yang perlu
diperbaiki.
D. Kelemahan Birokrasi Pemerintah Di Indonesia
Indonesia umumnya bermuara pada penilaian bahwa birokrasi di indonesia tidak
netral. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, apalagi melihat praktek
sehari-hari dimana birokrasi terkait dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu,
birokrasi pemerintah tidak mungkin dipandang sebagai lembaga yang berdiri
sendiri, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya. Dalam realitanya, yang
menggejala di indonesia saat ini adalah praktek buruk yang menyimpang dari
teori idealismenya weber. Dalam prakteknya, muncul kesan yang menunjukan
seakan-akan para pejabat dibiarkan menggunakan kedudukannya dibirokrasi untuk
kepentingan diri dan kelompok. Ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk
praktek birokrasi yang tidak efesien dan bertele-tele.
Daftar Pustaka
Anggara Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. CV. Pustaka
Setia. Bandung
\
